PANGKALPINANG, BANGKATERKINI — Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kembali menggelar rapat koordinasi evaluasi kinerja fisik dan keuangan APBD. Rapat rutin bulanan ini berlangsung di Aula Bappeda Kota Pangkalpinang, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Prof. H. Saparudin, didampingi Wakil Wali Kota Desy Ayutrisna serta Sekretaris Daerah Mie Go. Turut hadir pula para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dalam arahannya, Wali Kota Saparudin menjelaskan bahwa rapat ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan APBD, khususnya pada triwulan pertama tahun anggaran 2026.

Menurutnya, pada tiga bulan awal tahun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian program, mulai dari banyaknya hari libur hingga pelaksanaan bulan Ramadan yang berdampak pada ritme pekerjaan dan administrasi.

“Beberapa laporan administrasi masih belum lengkap, sehingga mempengaruhi proses evaluasi. Hal ini perlu segera dibenahi,” ujar Saparudin.

Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah OPD yang realisasi fisik maupun keuangannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Karena itu, ia meminta setiap proses pencairan anggaran melalui Badan Keuangan Daerah harus disertai dokumen pendukung yang lengkap.

Langkah tersebut, kata dia, penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan program pemerintah tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Di sisi lain, Saparudin menegaskan pemerintah kota tidak berencana menaikkan tarif dasar layanan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebaliknya, pemerintah lebih mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Yang kita dorong adalah optimalisasi pendapatan, bukan menambah beban masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap seluruh OPD terus meningkatkan kinerja serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu mendorong transparansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Pelayanan publik harus semakin terbuka dan inklusif. Partisipasi masyarakat juga penting agar pembangunan daerah bisa berjalan lebih baik,” tutupnya. (*)