PANGKALPINANG, BANGKATERKINI – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Pangkalpinang, Senin (30/3/2026). Penyampaian laporan ini menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun terakhir.

Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin mengatakan, penyusunan LKPJ merupakan bagian dari mekanisme evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah dijalankan pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh elemen masyarakat yang telah berperan dalam mendukung pembangunan Kota Pangkalpinang.

“Masih terdapat berbagai kekurangan, namun dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, kami optimistis pembangunan Kota Pangkalpinang ke depan akan semakin baik,” ujar Saparudin dalam rapat paripurna tersebut.

Ia menjelaskan, tahun anggaran 2025 menjadi periode yang cukup spesial karena sebagian waktu pemerintahan masih dipimpin oleh penjabat kepala daerah hingga pelantikan wali kota dan wakil wali kota definitif pada Oktober 2025. Meski demikian, roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan komitmen untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Kota Pangkalpinang tercatat sebesar Rp930,14 miliar atau 93,64 persen dari target Rp993,29 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp258,32 miliar atau 107,89 persen, pendapatan transfer Rp664,17 miliar atau 89,33 persen, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp7,64 miliar atau 73,46 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran Rp1,05 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai sektor layanan dasar, seperti pendidikan yang terealisasi sebesar 85,03 persen dari Rp240,26 miliar, serta sektor kesehatan yang mencapai 96,59 persen dari total anggaran Rp263,44 miliar, termasuk pembangunan fasilitas rawat inap dan laboratorium di RSUD Depati Hamzah.

Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan air bersih dan pemeliharaan fasilitas umum terealisasi sebesar 91,56 persen. Pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar hingga korban bencana.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang juga tercatat menurun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,98 persen. Penurunan ini didorong melalui pelaksanaan job fair yang menyediakan 904 lowongan pekerjaan serta pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja bagi masyarakat.

Meski demikian, Pemkot Pangkalpinang mencatat adanya penurunan realisasi investasi pada 2025 yang mencapai Rp2,62 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,94 triliun. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus meningkatkan daya tarik investasi serta memperkuat iklim usaha di Kota Pangkalpinang.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mencatat berbagai capaian, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, penghargaan Daerah Tertib Ukur serta predikat badan publik informatif dalam keterbukaan informasi. Wali Kota menegaskan, berbagai capaian tersebut akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.