Jakarta, BangkaTerkini – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Pelantikan ini menandai babak baru evaluasi besar-besaran terhadap institusi kepolisian, dengan target tidak sekadar memperbaiki, tapi juga memodernisasi perannya di era krisis kepercayaan publik dan transformasi sosial.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa komisi ini dibentuk bukan untuk seremoni, melainkan untuk membedah Polri dari atap sampai pondasi. Kajian yang diminta harus objektif, tajam, dan berpihak pada kepentingan negara. Fokus utamanya: memetakan kekuatan dan kelemahan institusi, sehingga langkah reformasi yang diambil berbasis fakta, bukan asumsi.

“Komisi ini tugas utamanya mempelajari dan memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah untuk mengambil tindakan reformasi yang diperlukan. Ini juga mungkin untuk kita kaji institusi lain yang butuh perbaikan,” tegas Presiden. Kode keras bahwa reformasi tidak berhenti di Polri—bisa menular ke lembaga lain jika ‘diagnosa’-nya mengarah ke sana.

Presiden juga menyoroti pentingnya supremasi hukum sebagai pilar masa depan Indonesia. Ia menekankan bahwa tanpa hukum yang dihormati dan ditegakkan setajam silet, cita-cita Indonesia maju hanya jadi poster di tembok kantor. Karena itu, kerja komisi diminta cepat, solid, dan tak kenal istilah “masuk angin”.

Komisi ini diisi deretan nama kelas berat: Jimly Asshiddiqie (Ketua), Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, Idham Azis, Badrodin Haiti, dan Ahmad Dofiri. Dengan komposisi tersebut, publik menanti—ini reformasi sungguhan atau tinggal nama? Kini bola ada di tangan mereka. Garis waktu mulai berjalan. (Sumber berita : akun sosmed SETKAB RI)