Jangan Paksakan Penyamarataan Program Nasional, Mahasiswa Minta Pemerintah Atur Ulang Prioritas Kebijakan
PANGKALPINANG, BANGKATERKINI – Pelaksanaan tiga program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, mendapat sorotan dari kalangan aktivis mahasiswa di Kepulauan Bangka Belitung. Iya menilai tujuan ketiga program tersebut patut diapresiasi, namun implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah agar lebih efektif.
Aktivis mahasiswa Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Sidik, mengatakan pihaknya tidak menolak kebijakan pemerintah. Menurutnya, yang diperlukan adalah penataan ulang skala prioritas sehingga anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.
"Kita tidak sedang menolak kebaikan, kita menginginkan kebijakan yang masuk akal. Niatnya mulia, tetapi memaksakan satu ukuran untuk seluruh negeri yang beragam ini adalah bentuk kelalaian pemikiran," ujar Ahmad Sidik di Pangkalpinang, Jumat (3/7/2026).
Ia menegaskan program Makan Bergizi Gratis sebaiknya lebih dahulu difokuskan pada daerah yang memiliki angka stunting, gizi buruk, dan kemiskinan yang tinggi. Menurutnya, penyebaran program secara merata ke seluruh daerah berpotensi membuat anggaran negara terpecah sehingga dampaknya menjadi kurang maksimal.
Terkait Koperasi Merah Putih, Ahmad Sidik berharap koperasi tersebut benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung distribusi kebutuhan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar sistem pengawasan diperkuat sehingga tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran maupun lemahnya tata kelola.
Sementara itu, mengenai program Sekolah Rakyat, ia menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan peningkatan kualitas sekolah yang telah ada. Perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan fasilitas belajar dinilai lebih mendesak dibandingkan membangun sekolah baru di berbagai daerah.
"Jangan diberhentikan, tetapi perbaiki arahnya. Jangan disamaratakan, tetapi bedakan prioritasnya. Negara tidak dibangun dengan kecepatan membagi janji, melainkan dengan ketelitian membagi kebutuhan. Kebijakan harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan," tegasnya.
Melalui pandangan tersebut, Ahmad Sidik berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program nasional agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata, efektif, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. (***)
