PANGKALPINANG, BANGKATERKINI - Kasus dugaan SPPD fiktif di lingkungan DPRD kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, salah satu Pemuda Pangkalpinang, Novri Darma, angkat bicara dengan nada keras dan mempertanyakan keseriusan penanganan kasus yang dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Menurut Novri, persoalan perjalanan dinas fiktif bukan hanya sekadar pelanggaran administrasi, tetapi menyangkut moral dan tanggung jawab terhadap uang rakyat. Ia menilai masyarakat hari ini sudah semakin kritis dan tidak bisa lagi dibungkam dengan narasi normatif ataupun alasan birokrasi.

“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau benar ada praktik SPPD fiktif, maka ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat. Jangan sampai APBD dijadikan mainan segelintir orang yang memanfaatkan jabatan,” tegas Novri Darma, yang merupakan Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Bangka Belitung.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana progres penanganan kasus tersebut oleh aparat penegak hukum di Pangkalpinang. Menurutnya, publik membutuhkan transparansi dan keberanian hukum, bukan sekadar isu yang muncul lalu perlahan tenggelam tanpa kejelasan.

“Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Masyarakat sedang menunggu keberanian Kejari Pangkalpinang untuk membuktikan bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu,” ujarnya.

Novri menegaskan, Ia bersama beberapa pemuda lainnya dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) sebagai bentuk dorongan moral sekaligus pengawasan publik agar kasus tersebut mendapat perhatian serius.

“Kami akan menyurati Kejagung RI. Ini bukan soal politik, ini soal integritas dan penyelamatan uang daerah. Kami ingin memastikan kasus ini benar-benar diusut sampai tuntas, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga menyebut kasus ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Menurutnya, momentum ini harus dijadikan pembuktian bahwa aparat penegak hukum masih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Ini tugas baru bagi Kejari Pangkalpinang. Jangan biarkan publik kehilangan kepercayaan. Kalau memang ada penyimpangan, bongkar terang-benderang. Pangkalpinang butuh pemerintahan yang bersih, bukan penuh drama anggaran,” tutup Novri.