Kegagalan DPRD Bangka Belitung dalam Menyelesaikan Permasalahan Harga Sawit

Kegagalan DPRD Bangka Belitung dalam Menyelesaikan Permasalahan Harga Sawit

Oleh: Gio Saputra

Koordinator Kajian Strategis dan Aksi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

BANGKATERKINI - Persoalan harga sawit di Bangka Belitung hingga hari ini masih menjadi keresahan besar bagi masyarakat, khususnya para petani kecil yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan. Ironisnya, di tengah kenaikan harga sawit nasional dan tingginya nilai ekspor crude palm oil (CPO), para petani di daerah justru masih menghadapi ketidakadilan harga, permainan pasar, dan lemahnya perlindungan dari pemerintah daerah maupun DPRD sebagai representasi rakyat.

DPRD Bangka Belitung sejatinya memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang seharusnya mampu menjadi instrumen perjuangan masyarakat. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap tata niaga sawit yang selama ini banyak merugikan petani. Banyak perusahaan maupun pabrik kelapa sawit masih membeli tandan buah segar (TBS) di bawah harga ketetapan, sementara DPRD hanya sebatas mengeluarkan pernyataan dan rapat formalitas tanpa tindakan nyata yang memberi efek terhadap pelaku usaha.

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya keberpihakan politik DPRD terhadap rakyat kecil. Ketika petani menjerit akibat harga sawit yang tidak stabil, DPRD justru terlihat lamban dan tidak memiliki langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Padahal, DPRD memiliki posisi penting untuk menekan pemerintah daerah agar membentuk sistem pengawasan harga yang transparan dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan.

Lebih jauh lagi, persoalan sawit di Bangka Belitung bukan hanya soal ekonomi semata, tetapi juga menyangkut keadilan sosial. Ketika harga sawit jatuh dan tidak terkendali, dampaknya langsung dirasakan masyarakat desa: daya beli melemah, pendapatan keluarga menurun, dan angka kemiskinan meningkat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tentu berharap DPRD hadir sebagai pelindung kepentingan rakyat, bukan justru menjadi lembaga yang sibuk dengan kepentingan politik dan pencitraan.

Sebagai mahasiswa dan bagian dari elemen intelektual daerah, kami memandang bahwa kegagalan DPRD Bangka Belitung dalam mengawal persoalan sawit merupakan bentuk ketidakseriusan terhadap nasib masyarakat. DPRD seharusnya mampu menjadi jembatan aspirasi rakyat, bukan sekadar institusi yang hadir ketika polemik telah membesar di ruang publik.

Ke depan, DPRD Bangka Belitung harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan tata niaga sawit di daerah. Transparansi penetapan harga, perlindungan terhadap petani kecil, serta keberanian mengambil sikap terhadap perusahaan yang merugikan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan terus menurun.

Rakyat hari ini tidak membutuhkan janji politik dan narasi kosong. Rakyat membutuhkan keberanian, keberpihakan, dan tindakan nyata. Sebab ketika wakil rakyat gagal memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka yang tersisa hanyalah kekecewaan dan hilangnya harapan terhadap lembaga demokrasi itu sendiri.