WALHI Babel Tolak Klaim Survei Dukungan PLTN 85,7 Persen, Sebut Keruntuhan Integritas Akademik
PANGKALPINANG, BANGKATERKINI – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung menolak keras klaim survei yang menyebutkan 85,7 persen masyarakat Bangka Belitung menyetujui rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Thorcon 500. Klaim tersebut disebut sebagai bentuk keruntuhan integritas akademik.
Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz, menilai klaim yang disampaikan peneliti Universitas Sebelas Maret (UNS) itu tidak disertai transparansi metodologi riset sebagaimana standar ilmiah yang seharusnya.
“Klaim ambisius ini tidak disertai keterbukaan metodologi, instrumen riset, maupun pengolahan data. Dalam riset ilmiah, hasil seperti itu tidak bermakna tanpa transparansi epistemologis,” kata Hafiz, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, hingga kini publik tidak pernah mengetahui secara jelas kuesioner survei, kerangka sampel, distribusi responden, margin of error, teknik pengambilan sampel, hingga mekanisme validasi data yang digunakan dalam riset tersebut. Kondisi ini, menurutnya, memperkuat dugaan adanya fabrikasi data.
Hafiz menegaskan Bangka Belitung merupakan wilayah dengan risiko tinggi akibat ekspansi industri ekstraktif, konflik ruang, serta kerusakan ekosistem yang masif. Oleh karena itu, ketertutupan riset terhadap proyek berisiko tinggi seperti PLTN dinilai sebagai pelanggaran etika penelitian sosial.
“Ketertutupan riset dalam konteks masyarakat risiko merupakan pelanggaran serius terhadap etika penelitian,” ujarnya.
WALHI Babel juga menyoroti dugaan pelanggaran prinsip etika riset, mulai dari tidak adanya informed consent, minimnya akuntabilitas, hingga tidak terpenuhinya prinsip verifiabilitas. Padahal, menurut Hafiz, proyek PLTN Thorcon 500 merupakan proyek berisiko tinggi dan belum pernah beroperasi di negara mana pun.
“UNS harus membuka riset ini secara utuh untuk dibedah dan diuji secara imparsial bersama pakar independen, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat terdampak,” tegasnya.
Ia juga menekankan riset tersebut harus dipastikan bebas dari konflik kepentingan, praktik pertanyaan yang menggiring, penghilangan opsi penolakan, serta framing PLTN sebagai satu-satunya solusi krisis energi.
Hafiz menambahkan, klaim dukungan 85 persen tersebut berarti merepresentasikan lebih dari 1,3 juta penduduk Bangka Belitung. Menurutnya, angka itu diduga digunakan untuk membangun legitimasi kebijakan publik di tengah kuatnya penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN.
“Ini menambah daftar panjang degradasi kampus menjadi alat legitimasi korporasi untuk mendistorsi kehendak masyarakat,” ujarnya.
WALHI Babel menegaskan PT Thorcon dan pihak peneliti harus bertanggung jawab penuh apabila terbukti terjadi fabrikasi, falsifikasi data, atau cacat metodologi. Bahkan, Hafiz meminta agar riset dan proyek PLTN Thorcon 500 dicabut karena berpotensi menyesatkan pengambil kebijakan dan publik.
“Jika riset ini disampaikan ke publik, maka tanggung jawabnya juga harus penuh. Proyek ini berpotensi menyesatkan negara,” pungkasnya. (**)
