BANGKA TENGAH, BANGKATERKINI – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Me Hoa menggelar reses Masa Sidang I Tahun Sidang II 2026 di Ruang Pertemuan Kantor Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (16/1/2026).

Kegiatan reses tersebut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya dari Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan (PUPRK).

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Babel itu menyampaikan berbagai program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan infrastruktur.

Di bidang kesejahteraan rakyat, Me Hoa menjelaskan adanya program bantuan hibah untuk rumah ibadah dan pendidikan keagamaan, seperti masjid, musala, gereja, serta lembaga pendidikan agama. Bantuan tersebut dapat diajukan melalui proposal resmi oleh pengurus lembaga.

Selain itu, ia juga menyoroti program beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa kurang mampu. Menurut Me Hoa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membantu ribuan mahasiswa melalui program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari semester awal hingga akhir dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

“Kami DPRD Bangka Belitung selalu mengawasi kondisi mahasiswa, baik yang kuliah di Bangka Belitung maupun di luar daerah, dan terus berkoordinasi dengan ISBA yang ada di masing-masing kota,” ujar Me Hoa.

Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses bersifat lintas sektor dan akan terus dikawal sesuai kewenangan provinsi.

“Aspirasi masyarakat yang masuk tidak hanya satu sektor, tetapi lintas dinas. Yang menjadi kewenangan provinsi akan terus kami kawal, terutama pendidikan, kesehatan, dan keagamaan,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Febri, menyampaikan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap menjadi prioritas pada tahun 2026. Masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI), dapat didaftarkan dan langsung aktif dalam waktu 1x24 jam.

Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah sakit khusus jantung dan stroke di tingkat provinsi yang ditargetkan mulai dibangun dalam beberapa tahun ke depan. Program ini menjadi prioritas utama Gubernur Babel agar masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.

Dari sektor pendidikan, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan adanya berbagai skema bantuan bagi siswa kurang mampu, termasuk melalui kerja sama dengan Baznas dan lembaga zakat lainnya. Masyarakat diimbau untuk aktif berkoordinasi dengan pihak sekolah guna mengakses bantuan tersebut.

Sementara itu, perwakilan Dinas PUPRK memaparkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, khususnya terkait pembangunan jalan, perumahan, kawasan permukiman, serta penanganan kawasan kumuh. Masyarakat diharapkan memahami mekanisme dan kewenangan tersebut agar pengajuan bantuan dapat tepat sasaran.

Menutup kegiatan reses, Me Hoa berharap pertemuan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah provinsi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga tingkat RT dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah ke depan.