Pangkalpinang, BANGKA TERKINI– Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nopri Dharma, secara tegas mendesak Wali Kota Pangkalpinang agar menonaktifkan sementara Efran dari jabatannya sebagai Kasat Pol PP. Desakan ini muncul setelah rentetan polemik yang dinilai terus berulang dan kian memperburuk citra penegakan ketertiban di Kota Pangkalpinang.

Nopri menilai, jabatan strategis seperti Kasat Pol PP seharusnya menjadi contoh ketegasan, etika, dan keteladanan. Namun yang terjadi, kata dia, justru sebaliknya. Berbagai isu yang menyeret nama Efran dinilai telah menimbulkan kegaduhan publik dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak perda.

“Sudah terlalu banyak polemik. Mulai dari dugaan pembiaran tambang timah ilegal, isu aliran dana Parit Enam, sampai kejadian terbaru yang menyeret keluarga pejabat ke ruang publik dan aparat penegak hukum. Ini tidak bisa dianggap sepele,” tegas Nopri.

Puncak polemik terjadi pada Jumat malam, ketika istri Kasat Pol PP Pangkalpinang terlibat konflik terbuka yang berujung pada keramaian di Mapolresta Pangkalpinang. Peristiwa tersebut ramai beredar di media sosial dan menyita perhatian luas masyarakat.

Berdasarkan informasi yang beredar dari akun Instagram bangkabelitunginfonew, situasi di Mapolresta Pangkalpinang sempat memanas akibat konflik antara dua TikToker asal Pangkalpinang, yakni Wheny Ghina (Ibu Suri Wakanda) dan istri Kasat Pol PP Pangkalpinang. Perselisihan bermula dari saling hina di media sosial, yang kemudian berkembang menjadi konflik di dunia nyata.

Situasi semakin tak terkendali ketika Wheny Ghina bersama sejumlah orang mendatangi kediaman istri Kasat Pol PP Pangkalpinang. Aksi tersebut memicu keresahan warga sekitar dan akhirnya menyeret persoalan ini ke ranah kepolisian.

Nopri menegaskan, meski konflik tersebut melibatkan pihak keluarga, namun dampaknya tidak bisa dipisahkan dari jabatan yang melekat. Ia menilai, keributan yang berujung pada pengerahan aparat keamanan mencerminkan kegagalan menjaga etika dan wibawa pejabat publik.

“Kalau sudah berulang kali membuat gaduh dan mencoreng institusi, maka solusi paling rasional adalah nonaktif sementara. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal menjaga marwah pemerintah daerah dan ketertiban umum,” ujarnya.

SAPMA Pemuda Pancasila Babel meminta Wali Kota Pangkalpinang tidak menutup mata dan segera mengambil langkah tegas. Menurut Nopri, pembiaran hanya akan memperpanjang polemik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (*)