Ratusan Warga Batu Beriga Geruduk Kantor Desa, Tuntut 3 Hal Ini!

Batu Beriga, BANGKATERKINI - Ratusan masyarakat Desa Batu Beriga mendatangi kantor desa pada Rabu (10/9/2025) sebagai bentuk kekecewaan terhadap Direktur BUMDes Batu Beriga yang terlibat dalam aksi aliansi penambang rakyat di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aksi tersebut dinilai bertentangan dengan sikap masyarakat yang sejak lama menolak rencana penambangan laut Beriga.
“Di tengah dukungan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta publik terhadap penolakan penambangan laut Beriga, Direktur BUMDes justru ikut serta dalam aksi mendukung penambangan. Hal ini memancing kemarahan warga karena dianggap sebagai kegagalan pemerintah desa membina pengurus BUMDes,” ujar Jorghi, pemuda Desa Batu Beriga.
Situasi sempat memanas ketika kantor desa yang dikunci rapat saat jam kerja tidak dihadiri kepala desa maupun perangkat desa. Ketegangan juga terjadi saat warga meminta intel kepolisian meninggalkan lokasi karena dianggap merekam aksi tanpa izin.
“Kami heran, baru pukul 14.00 WIB kantor desa sudah tutup, tidak ada pelayanan sama sekali. Soal pengusiran intel, itu bukan tanpa alasan. Kami tidak nyaman saat mereka memfoto atau merekam penyampaian aspirasi tanpa seizin kami. Itu bisa disalahgunakan,” kata Siti, istri nelayan setempat.
Sekitar pukul 14.30 WIB, Kepala Desa bersama BPD akhirnya menemui massa aksi untuk mendengar aspirasi. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan tiga poin tuntutan:
1. Menegaskan bahwa massa aksi di DPRD Babel hanyalah segelintir orang yang sejak awal berupaya merusak laut Beriga.
2. Mendesak pemerintah desa segera melaksanakan musyawarah desa guna mengganti kepengurusan BUMDes karena dianggap bertentangan dengan aspirasi masyarakat.
3. Menolak segala bentuk aktivitas yang merusak laut Beriga, termasuk penambangan laut maupun rencana pembangunan PLTN di Pulau Gelasa.
“Kami sepakat melakukan musyawarah desa di gedung kesenian Desa Batu Beriga besok, Kamis (11/9/2025), mengenai kepengurusan BUMDes sesuai mekanisme yang berlaku,” tutup pernyataan pemerintah Desa Batu Beriga.