PANGKALPINANG, BANGKA TERKINI - Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI) sangat sayangkan seperti tak adanya keselarasan antara Penjabat Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin dengan DPRD Babel, terkhususnya dalam penataan pertimahan yang ada di Babel.

Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI) Bangka Belitung, Ismiryadi kepada awak media usai melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, Senin (05/03/2022)..

" Hadirnya RD sebagai Pj Gubernur dengan kebijakan memimpin pemerintahan didaerah harus lah berkoordinasi dengan DPRD sebagai lembaga resmi penyelenggaraan Pemerintahan di daerah," ucap Dodot sapaan akrabnya.

"Ini tidak, Pj-nya jalan sendiri, DPRD-nya pun diam. Jadi saya amati, tidak ada keselarasan antara Pj Gubenur dengan DPRD tentang kebijakan pertimahan. Harusnya ada," sesal Dodot yang juga merupakan Ketua DPRD Babel 2009-2015 ini.

Ditegaskan lagi oleh Dodot, bahwa ketika PJ turun hal ini harus dibicarakan dulu dengan DPRD Babel. Sebab, ini melibatkan masyarakat. Beda ketika ia membawa nama Dirjen Minerba.

Oleh sebabnya, saran AITI, RD dapat mempertegaskan posisinya ketika turun melakukan penataan pertimahan ala "Sikat-sikat" ini mengingat ada dua jabatan yang dirangkapnya. "Oleh sebab itu, kami sengaja melakukan audiensi ini. Kami ingin sampaikan hal itu. Jadi saya melihat tidak selaras,  ini pemerinrah daerah loh pak!" ujar kepada sejumlah wartawan.

"Pertanyaan saya, bisa enggak dia (RD-red) membatasi dirinya. Kalau jadi Pj Gubernur itu antara regulasi dan priuk nasi. Kalau dia dirjen, memang berlaku seluruh republik ini aturannya. Dan tolong kalau mau penertiban-penertiban seperti ini, tolong hadirkan regulasi yang jelas. Yang mana? hadirkan, pergub kah? Yang mana dilanggarnya," tegas Dodot.

Pihaknya juga merasa heran kepada RD yang tidak pernah sama sekali mengundang AITI dalam rapat membahas tentang kebijakan penataan pertimahan di Babel. Padahal di Komisi VII DPR RI, AITI sering diundang untuk meminta pandangan tentang pertimahan di Babel. "Kami sering dipanggil untuk diminta pandangan oleh Komisi VII, tapi tidak sama sekali dipanggil oleh Pj Gubernur. Ada apa ini, hanya pak Pj dan Tuhan lah yang tahu," tutur Dodot.

Terpisah, Ketua DPRD Babel, H. Herman Suhadi mengaku akan menindaklanjuti aspirasi AITI. Dirinya juga sepaham dengan suara AITI agar penataan pertimahan dapat diterapkan dengan kebijaksanaan. "Ada istilah, ini antara regulasi dan priuk nasi. Nah. Bijak-bijak lah kita. Saya pikir tidak ada sesuatu yg tidak bisa diselesaikan," terang Herman.

"Ketika timah kita katakan sebuah anugerah untuk Babel, untuk Indonesia, mari kita kelola dengan baik, kita atur regulasi dengan baik. Beri penjelasan masyarakat agar dalam kegiatannya dapat merasa tenang," tuturnya.

Ia tak menampik jika sektor timah masih penompang perekonomian di Babel. "Oleh karena itu, saya sarankan negara harus hadir untuk berikan solusi yang terbaik terkait pertimahan di Babel. Mana sebentar lagi puasa, lalu lebaran. Gimana perekonomian ketika mungkin masyarakat tidak bisa bergerak di gudang pertimahan," imbuhnya.(Red)