Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia 

Oleh : Dedy Irwanto, S.T 

(Staf Ahli Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Email: dedyirwanto@gmail.com

Kampus Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat Bangka Belitung

Penelitian ini membahas tentang kebijakan publik di Indonesia dan tantangan-tantangan dalam implementasinya. Kebijakan publik adalah sarana yang digunakan pemerintah untuk bekerja. Masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah mulai dari masalah sosial, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan lain-lain. Pemerintah melalui kebijakannya menawarkan solusi untuk mereka. Namun, banyak kebijakan publik yang dirumuskan di Indonesia sejak kemerdekaan belum memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat Indonesia karena menghadapi tantangan implementasi yang serius yang mengakibatkan kegagalan. Buruknya implementasi/kegagalan program-program pembangunan di Indonesia antara lain menyebabkan pemborosan sumber daya manusia dan material yang penting, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan citra buruk negara di luar negeri. Mengingat berbagai tantangan ini, studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus secara sadar dan berani melepaskan diri dari pengaruh yang tidak semestinya dari lembaga-lembaga internasional dengan agen-agennya dan melibatkan rakyat/penerima manfaat dalam setiap tahap kebijakan/program pembangunan.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Program/proyek publik, Implementasi Kebijakan, Kegagalan Kebijakan.

Pemerintah di seluruh dunia menggunakan alat kebijakan publik dalam menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi rakyatnya. Kebijakan publik diarahkan untuk mengamankan dan menjaga kesejahteraan rakyat (Kristian, I, 2022). Inilah sebabnya mengapa kebijakan publik dipandang sebagai rencana pemerintah untuk program dan kegiatannya. Tidak ada negara yang unggul dalam pelayanannya kepada rakyatnya dan masyarakat internasional tanpa kebijakan yang dirancang dengan baik yang selain berfungsi sebagai rencana aksi pemerintah juga menjadi panduan dan kerangka kerja kegiatan negara untuk pemanfaatan optimal dan pembenaran penggunaan sumber dayanya.

Indonesia sebagai sebuah negara tidak ketinggalan dalam menyadari pentingnya kebijakan publik dan penggunaannya. Sejak awal kemerdekaannya, pemerintah Indonesia telah merancang kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyatnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa negara ini tidak kekurangan dalam merancang kebijakan yang indah dan mencetaknya dalam buku-buku berwarna-warni dengan judul yang bagus. Oleh karena itu, di Indonesia memiliki RAPBN (Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara). Bahkan jauh sebelum itu dimasa Orde Baru Kita Mengenal GBHN (Garis-Garis Basar Haluann Negara) dan Juga REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Di Indonesia, salah satu produk gagal kebijakan adalah di sektor tenaga kerja dengan lahirnya undang-undang mengenai cipta kerja yang banyak sekali ditentang semua kalangan. Perkembangan ini antara lain memperburuk situasi pengangguran yang sudah makin meningkat terutama terkait kebijakan dan undang-undang yang mengatur adanya pembatasan kontrak kerja yang merupakan salah satu produk pemerintah. Hasilnya termasuk ketidaknyamanan dan dampak buruk lainnya. Pengangguran dari para lulusan perguruan tinggi telah memicu orientasi ritualistik untuk menghasilkan uang dengan cepat karena pemerintah telah mengecewakan mereka. Inilah yang mereka sebut sebagai "generasi sandwich".

Konsep kebijakan, program dan proyek sering kali digunakan secara bergantian. Terlepas dari kenyataan bahwa konsep-konsep tersebut memiliki banyak keterkaitan, ketiganya tidaklah sama. 

Menurut Obikeze dan Anthony (2004), kebijakan adalah prinsip penuntun ke arah realisasi tujuan organisasi. Kebijakan membantu manajemen dalam melakukan perencanaan dengan mendukung hubungan yang berarti antara tujuan bisnis di satu sisi dan fungsi organisasi, faktor fisik, dan personil di sisi lain. Kebijakan yang baik harus ditulis agar dapat dilihat dan dipahami oleh semua orang. Hal ini karena dalam situasi di mana kebijakan tersebut tidak tertulis, hal ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang mengakibatkan kesalahpahaman yang dapat dihindari. Agar sebuah kebijakan menjadi cukup efektif (tidak gagal), kebijakan tersebut harus memiliki karakteristik sebagai berikut menurut Obikeze dan Anthony (2004) kebijakan tersebut harus didasarkan pada tujuan organisasi, harus spesifik dan jelas, sesuai dengan standar etika, stabil dan fleksibel, dan cukup komprehensif.

Program lebih sempit daripada kebijakan. Kebijakan adalah kerangka kerja umum dari serangkaian program dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Program merupakan bagian dari kebijakan. Untuk mencapai kebijakan sosial mengenai pendidikan, kemiskinan dan kesehatan, sejumlah kegiatan pemerintah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ingin mencapai tujuan kebijakan pemerintah adalah program.

Di sisi lain, proyek adalah tujuan akhir dari setiap kebijakan. Sebuah kebijakan akan berubah dari program menjadi proyek. Ketika pemerintah memberikan kontrak untuk menyelesaikan tugas tertentu, itulah proyek. Contohnya Program Pendidikan menyeluruh, pemerintah akan melibatkan tugas-tugas khusus seperti mempekerjakan lebih banyak guru, melatih guru-guru tersebut, membangun ruang kelas, menyediakan bahan bacaan dan bahan ajar, dan lain-lain. Sebuah kebijakan akan secara otomatis gagal jika ada korelasi yang buruk antara program dan proyeknya. Ini adalah perincian tujuan program menjadi unit-unit yang dapat dicapai dan terukur yang disebut proyek.

Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi kebijakan publik mengacu pada proses memberikan efek praktis kebijakan yang telah diadopsi oleh aparat administratif yang tepat. Menurut Eminue (2009), implementasi kebijakan publik adalah proses pengubahan masukan manusia dan material, termasuk informasi, teknis, manusia, permintaan dan dukungan menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Dalam implementasi kebijakan publik, atau yang dikenal dengan istilah eksekusi, berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Kegagalan Kebijakan Publik

Kegagalan adalah ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seseorang dikatakan gagal ketika ia tidak mampu memenuhi standar yang diharapkan atau instrumen penilaian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan publik dikatakan gagal menurut Andrews (2018) ketika produk yang direncanakan tidak dilaksanakan melalui proses yang efisien dan kebijakan tidak menyelesaikan masalah yang memerlukan intervensi atau memicu hasil pembangunan yang negatif.

Kebijakan dan program publik biasanya dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Sebuah proses biasanya ditetapkan untuk keuangan, pencatatan, ketepatan waktu/tenggat waktu dan sebagainya. Sebuah kebijakan dianggap gagal dalam perspektif ini ketika prosedur tidak diikuti bahkan ketika hasil-hasilnya tidak dicatat. Hal ini dikatakan tidak disampaikan secara efisien. Ini adalah pandangan rencana dan kontrol dari kegagalan kebijakan publik. Kebijakan atau program yang gagal dalam uji rencana dan kontrol tidak efisien karena akan melibatkan pemborosan sumber daya manusia, waktu, uang dan material.

Di sisi lain, kebijakan publik juga dianggap gagal ketika prosedur diikuti tetapi gagal mencapai hasil yang diinginkan atau menimbulkan lebih banyak masalah sebagai hasil yang membutuhkan pengeluaran sumber daya lebih lanjut untuk mengatasinya. Di Indonesia sebagian besar kebijakan/program publik dianggap gagal berdasarkan salah satu perspektif kegagalan kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang diproyeksikan sesuai dengan target kebijakan, tidak efisien karena rencana dan kontrol terhadap efisiensi juga tidak dipatuhi. Sebagian besar kebijakan tersebut pada akhirnya menimbulkan lebih banyak kebingungan bagi pemerintah berikutnya sebagai akibat dari hasil yang tidak diinginkan dari program-program mereka.

Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Tergantung pada kriteria klasifikasinya, kebijakan publik terdiri dari berbagai jenis. Ada kebijakan publik yang diklasifikasikan menurut sektor ekonomi yang dilayani. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan dan transportasi (Obikeze dan Anthony, 2004).

Dari Obamwonyi dan Aibieyi (2014), bentuk lainnya dapat dilihat sebagai kebijakan ekstraktif dan kebijakan simbolik. Penjelasan singkat mengenai jenis-jenis kebijakan publik ini diperlukan.

1. Kebijakan distributif: Kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan tarif atau pajak, lahan publik, alokasi fasilitas publik, dan sebagainya (Obikeze & Anthony, 2004). Kebijakan- kebijakan semacam ini memerlukan pembagian atau alokasi tambahan dalam unit per unit ke berbagai sektor ekonomi serta individu dan institusi. Alokasi manfaat ini dilakukan secara terus menerus dan didasarkan pada ketidakberpihakan dan keadilan sehingga setiap orang memiliki harapan yang baik untuk menerima bagian yang adil. Oleh karena itu, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Artinya, rumah tangga A yang mendapatkan penerangan tidak menghalangi rumah tangga B untuk menikmati penerangan yang sama.

2. Kebijakan distributif: Dalam jenis kebijakan ini, ada transfer manfaat dari satu orang, sektor atau institusi ke orang lain. Fakta bahwa suatu zona atau individu mendapat manfaat, merupakan ancaman bagi orang lain yang menikmati sumber daya secara penuh atau tidak sama sekali. Kebijakan-kebijakan ini merupakan langkah pemerataan pemerintah dalam bentuk kerangka hukum untuk mengurangi ketidaksetaraan dan keluhan marjinalisasi. Karena adanya kecenderungan untuk mengambil dari satu kelompok dan memberikan kepada kelompok lain sebagian atau seluruhnya, maka konflik dan ketegangan akan muncul secara alami.

3. Kebijakan peraturan: Kebijakan-kebijakan ini melibatkan penetapan standar dan aturan untuk membatasi kegiatan beberapa kelompok dalam masyarakat untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan atau kelambanan mereka (Egonmwan, 1991). Kebijakan- kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan aktivitas berbagai kelompok dalam masyarakat.

4. Kebijakan ekstraktif: Kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk mengekstraksi sumber daya seperti uang, barang dan jasa, orang-orang dari lingkungan domestik dan internasional. Melihat kebijakan hanya sebagai kebijakan distributif/redistributif dan regulasi sangatlah terbatas. Pemerintah ada untuk menciptakan peluang bagi produksi barang dan jasa untuk menawarkan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Pandangan pemerintah di Indonesia yang selalu membagikan/mengalokasikan sumber daya dengan mengabaikan penciptaan kekayaan membuat jenis kebijakan ini tidak populer di lingkungannya. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan institusi dan individu agar efisien dalam kinerja pembangunan nasional. 

5. Kebijakan simbolis: Beberapa kebijakan dan program dibuat untuk mempromosikan perilaku atau tindakan tertentu. Hal ini dilakukan dalam bentuk pemberian penghargaan untuk menunjukkan sikap tertentu. Seperti namanya, kebijakan ini memiliki tujuan simbolis. Hal tersebut merupakan dorongan bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkan dan sering kali untuk membangun rasa kebersamaan dan identitas bersama atau untuk merayakan karakter yang patut diteladani (Obamwonyi & Aibieyi, 2014).

Penyebab Kegagalan Kebijakan Publik Di Indonesia

Beberapa alasan mengapa sebagian besar kebijakan publik di Indonesia gagal mendapatkan hasil yang dibutuhkan atau mengikuti pola yang telah ditetapkan untuk pelaksanaannya atau pada akhirnya mencapai hasil yang tidak direncanakan yang sebagian besar bersifat negatif dijelaskan di bawah ini

Pengaruh lembaga-lembaga internasional, terutama Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional: Lembaga-lembaga ini dan lembaga-lembaga sejenisnya memiliki pengaruh langsung dan sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan publik Indonesia. Hal ini lebih-lebih mengingat fakta bahwa Indonesia bergantung pada mereka untuk pinjaman dan bantuan keuangan, serta penjadwalan ulang utang (Bank Indonesia, 2022). Lembaga-lembaga keuangan ini bertanggung jawab dalam merancang kebijakan/program publik utama di Indonesia. Pertama-tama, mereka tidak diciptakan untuk melayani Indonesia dan negara-negara berkembang secara gratis. Mereka adalah usaha bisnis untuk pemerintah nasional yang sangat dominan dalam pengelolaannya. Mereka menerapkan format pembangunan universal dalam menggambar program pembangunan untuk negara-negara miskin di dunia bahkan ketika mereka hampir tidak memahami kemiskinan, buta huruf, kelaparan dan penyakit umum lainnya khususnya di negara-negara berkembang karena dia yang memakai sepatu tahu di mana dan bagaimana hal itu melukai kakinya.

Praktik-praktik administrasi yang kurang tepat

Administrasi program-program pembangunan diliputi oleh banyak masalah. Mulai dari penundaan yang tidak semestinya dalam pelaksanaan rencana, peningkatan biaya di luar biaya yang diproyeksikan sebelumnya, inflasi, konstruksi yang kurang baik, strategi investasi yang buruk dengan hasil yang kurang memuaskan, dan lain sebagainya (Okeke, 2001). Olaniyi (1998) menjelaskan tiga area kebingungan dan ketidakmampuan dalam hal administrasi implementasi kebijakan. 

Kendala ekonomi dan politik:

Sebagian besar negara berkembang tidak memiliki kapasitas untuk mendanai proyek- proyek pembangunan mereka. Pencarian bantuan asing dalam bentuk pinjaman atau hibah terhambat oleh syarat-syarat yang berat. Dengan demikian, ekonomi tidak cukup kuat dan mendukung. Namun dalam kasus Indonesia, hal ini lebih merupakan kendala politik daripada ekonomi mengingat kekayaan negara tersebut. Mengenai kendala politik, perlu dicatat bahwa dalam masyarakat majemuk, terutama di negara-negara Dunia Ketiga, ada distribusi kekuasaan politik yang tidak merata. Distribusi kekuasaan politik yang timpang memiliki efek pengganda lainnya; prevalensi korupsi politik yang cenderung mengguncang seluruh birokrasi dan struktur gaji yang buruk yang membuat para pegawai negeri harus puas dengan sogokan dan suap. Di bawah atmosfer yang korup, kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik, dan karenanya gagal.

Hilangnya kepercayaan/kepercayaan.

Kegagalan terus-menerus dalam program publik untuk meringankan penderitaan masyarakat merupakan hilangnya motivasi untuk mempercayai pemimpin dan menunjukkan perilaku patriotik. Kegagalan kebijakan publik menimbulkan ketidakpuasan dan meningkatkan sikap apatis masyarakat terhadap isu-isu yang melibatkan pemerintah. Hal ini terlihat dari sikap apatis, ekstremisme, dan kefanatikan pemilih. Hilangnya kepercayaan secara luas berarti terkikisnya legitimasi. Inilah yang ingin dihindari oleh pemerintah mana pun. Hilangnya legitimasi dapat menyebabkan kerusuhan berdarah, revolusi, hilangnya nyawa dan harta benda, serta pelanggaran hukum dan ketertiban secara umum.

Dasar Pemikiran Untuk Kebijakan Publik.

Pemerintah membuat kebijakan untuk berbagai alasan. Pemerintah dan tata kelola beroperasi melalui kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Menurut Nnadozie (2016), kebijakan publik adalah alat negara yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat di negara manapun. Dengan melakukan hal ini, negara akan bergerak maju; dengan kata lain, masyarakat akan berkembang. 

Perumusan Kebijakan Publik

Kebijakan publik dirumuskan oleh para pembuat kebijakan. Istilah pembuat kebijakan masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak melihat pembuat kebijakan sebagai kelas politik di lembaga eksekutif dan legislatif.

Yang dimaksud dengan formulasi kebijakan publik adalah suatu proses atau kegiatan yang terlibat dalam pembuatan/penciptaan kebijakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam merumuskan kebijakan publik yang baik, pertimbangan yang tepat biasanya diberikan pada kondisi ekonomi yang berlaku, ketersediaan informasi yang relevan serta sifat dan tingkat keterlibatan publik. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sangat penting karena membantu dalam tahap implementasi. 

Keterbelakangan sosial dan ekonomi:

Implementasi kebijakan publik yang buruk menyebabkan berkembangnya keterbelakangan. Hal ini meningkatkan kemiskinan, buta huruf dan kekurangan secara umum. Dengan perkembangan yang negatif, sumber daya manusia tidak akan meningkat dan kemampuan individu serta institusi akan berkurang. (Obamwonyi & Aibieyi, 2014; Agbazuere, 2020).

Contoh Kegagalan Kebijakan Publik/Program Di Indonesia

Sejak kemerdekaan hingga sekarang, tidak ada pemerintah, militer, atau warga sipil yang tidak menerapkan kebijakan baik dengan niat mulia bagi rakyat Indonesia. Namun, fakta bahwa masyarakat Indonesia masih hidup dalam kegelapan dengan pasokan listrik yang terbatas, terancam oleh tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan, buta huruf dan ketidakamanan merupakan petunjuk dari kegagalan kebijakan dan program. Ada berbagai contoh kegagalan kebijakan/program publik di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, pembangunan pedesaan, serta pembangunan bangsa. Tinjauan terhadap beberapa kebijakan/program tersebut sudah cukup untuk dijadikan bahan refleksi.

Kesimpulan nya, Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatasi tantangan masyarakat. Namun, temuan dari studi ini menunjukkan bahwa pengaruh lembaga- lembaga internasional yang tidak terkendali, duplikasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan krisis kepemilikan program/proyek publik tidak memungkinkan kebijakan publik di Indonesia diterapkan secara efektif. Biasanya mereka gagal. Akibatnya, kegagalan tersebut mengakibatkan buruknya implementasi kebijakan dan program pembangunan yang membahayakan eksistensi korporasi di negara ini. Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya manusia dan material, memicu hilangnya kepercayaan/kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta rusaknya citra negara dalam kebersamaan bangsa. (***)

Referensi : 

Agbazuere, A. C. B. (2020). Challenges of public policy making and execution in Nigeria.European Scientific Journal, 16 (7), 130-141.

Kristian, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 9(1), 23-37.

Chandler, R.C. & Plano, J.C. (1988). The public administration dictionary. England: ABCCLO Egonmwan, J. A. (1991). Public policy analysis: Concept and applications. Benin City: S.M.

Eminue, O. (2009). Public policy analysis and decision-making. Lagos: Concept Publications Limited.

Serta masih banyak referensi lainnya.