Hadiri Rapat Paripurna, Wako Molen : Berpegang Pada Prinsip Good Corporate Governance
PANGKALPINANG, BANGKA TERKINI - Wali Kota Molen menegaskan, Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal yang prospektif, dengan memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk deviden. Penyertaan modal dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.
“Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal merupakan landasan hukum yang mengatur kebijakan induk mengenai pemenuhan modal disetor pada PT. BPD Sumsel Babel. Penambahan penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang APBD tahun anggaran berkenaan”, sebutnya.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, imbuhnya, dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.
Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan:
a. sumber Pendapatan Asli Daerah:
b. pertumbuhan ekonomi:
c. pendapatan masyarakat: dan
d. penyerapan tenaga kerja.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah seyogyanya berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik (good corporate governance). Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan yang menangani urusan keuangan daerah dan Tim Penasihat Investasi Pemda berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent) agar penyertaan modal tersebut berjalan efektif, efisien dan produktif”, bebernya.
